JAKARTA – Kabar gembira bagi kita semua! Bukan kabar soal kulit jeruk sudah ada ekstraknya. Melainkan informasi adanya penurunan biaya haji 2025 dari Kemenag(Kementerian Agama) Republik Indonesia untuk umat Islam di tanah air.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agama, HR Muhammad Syafii, usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dan arahan khusus dari Dewan Pengawas Haji Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Mochamad Irfan Yusuf.
Wamenag memastikan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya haji 2025 akan turun hingga berada di angka sekitar Rp80 juta. Dalam penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya, biaya haji ditetapkan rata-rata sebesar Rp93,4 juta.
Menurutnya, pihak Kemenag saat ini masih melakukan penyisiran terkait biaya haji 2025. Namun, kata dia, yang pasti di pengusulan pertama nanti BPIH sudah diturunkan.
“Kalau biasanya kan agak lebih tinggi (usulannya) supaya nanti disisir kembali oleh DPR baru bisa turun. Kalau ini di penawaran awal saja itu sudah turun jadi insyaAllah itu bisa lebih turun mungkin di angka 80-an lah, 80 berapa gitu,” ujar Wamenag, Senin (30/12).
Wamenag menjelaskan, dalam mengusulkan BPIH 2025 pihaknya akan melakukan efisiensi di bidang transportasi dan akomodasi. Karena, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebelumnya sudah memotong ongkos pesawat.
“Efisiensinya itu banyak mungkin yang paling signifikan itu kan pesawat. Ini kan kemarin presiden sudah bisa memotong 10 persen ongkos pesawat ya kalau itu nanti berlaku di haji itu kan sudah juga sebuah penurunan yang signifikan,” ucap Wamenag lagi.
Transportasi Paling Ditekan dalam Penurunan Biaya Haji 2025
Ongkos penerbangan, memang merupakan komponen tertinggi dalam biaya haji 2025, persentasenya rata-rata 35-40 persen dari total biayanya adalah untuk penerbangan. Biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal.
“Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” urainya menambahkan.
Guna keperluan kontrak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang harus segera diselesaikan, Kementerian Agama akan meminta persetujuan DPR RI perihal penggunaan uang muka BPIH untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
“Kontrak di Armuzna sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera untuk dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan,” kata Syafii.
Jamaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, Kemenag bersama dengan DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut.
Leave a Reply