JAKARTA – Waktu tunggu haji regular yang mencapai 40 tahun agaknya membuat resah banyak pihak. Karena itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) kembali menyuarakan pentingnya penambahan kuota haji Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi.
Adalah Sekjen AMPHURI, Zaky Zakariya Anshari, yang menyampaikan hal itu dalam forum pertemuan dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Muhammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan. pemicu utama dari usulan penambahan kuota ini adalah demi memangkas daftar tunggu haji yang semakin Panjang, terutama haji regular.
“Termasuk untuk mengurangi jamaah kelompok lansia,” kata Zaky dikutip dari laman AMPHURI, Jumat (24/1/2025).
Gus Irfan menyatakan bahwa penambahan kuota haji Indonesia memang menjadi salah satu harapan banyak pihak. Namun, dia menegaskan bahwa kesiapan pemerintah menjadi faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan.
“Kami sangat memahami, semisal harus penambahan kuota, apa kita siap? Jangan sampai kayak tahun lalu, adanya penambahan kuota akhirnya malah memunculkan pansus Haji. Bisa saja dengan faktor kedekatan yang dimiliki Presiden Prabowo dengan keluarga Kerajaan Saudi, hal ini dibicarakan dengan Saudi. Tapi lagi-lagi yang terpenting itu kesiapan pemerintah,” ujar Gus Irfan.
Beberapa Waktu lalu, Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) telah menetapkan bahwa kuota haji Indonesia untuk 2025 yakni sebanyak 221.000. Penetapan itu sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
Kuota tersebut terbagi menjadi dua, yaitu haji reguler sebanyak 203.320 orang jamaah dan haji khusus sebanyak 17.680 jamaah. Sementara, biaya haji 2025 yang sudah disepakati adalah sebesar Rp55.431.750,78.
Tak Cuma Soroti Kuota Haji Indonesia, Tapi Umrah Backpaker
Selain soal kuota haji, forum tersebut juga menyoroti maraknya kegiatan umrah mandiri (umrah backpacker). Gus Irfan menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menegakkan aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan umrah.
Akan tetapi, dia juga mengakui bahwa regulasi Arab Saudi dalam penyelenggaraan umrah memiliki pengaruh yang besar. Pemerintah Arab Saudi saat ini tengah gencar mempromosikan umrah dan membuka peluang bagi lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke Tanah Suci.
“Itu kan kewenangan dan kebijakan pemerintah Saudi yang tidak bisa kita intervensi,” tegas Gus Irfan.
Sekadar informasi, umrah backpacker adalah umrah yang tidak memakai jasa travel dan memiliki biaya lebih terjangkau. Jadi, jamaah merencanakan semuanya sendiri ala backpacker pada umumnya, mulai dari mengurus visa, membeli tiket pesawat, hingga akomodasi dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan di sana.
Leave a Reply