JAKARTA – Lebih dari 50 biru perjalanan haji dan umroh masuk dalam daftar hitam otoritas Arab Saudi buntut musim haji 2024. Para biro tersebut di-blacklist pemerintahan setempat karena memberangkatkan jemaah tak dengan visa resmi.
Tak bisa dimungkiri, musim haji 2024 diwarnai oleh sejumlah kasus jemaah Indonesia ilegal. Kebanyakan, mereka bisa masuk ke Arab Saudi dengan menggunakan visa kunjungan, bukan visa haji resmi. Alhasil, ketika mencoba memasuki kota Mekkah, mereka akhirnya dilarang, bahkan ada yang ditangkap.
Bukan, ini bukan karena jemaah Indonesia yang nekat. Tetapi, mereka ditipu oleh travel haji ilegal. Salah satu kasusnya ialah ditangkapnya Warga Negara Indonesia berinisial LNM yang tadinya disebut-sebut merupakan selebgram. Dia ditangkap oleh pihak keamanan setempat karena menjual paket haji tanpa visa haji yang resmi.
Nah dikutip dari Detik, para biro perjalanan haji dan umroh itu pun akhirnya kena batunya. Sebanyak 54 biro abal-abal tersebut dikonfirmasi menjad dalang di balik banyaknya jemaah haji tak terdaftar meninggal dunia. Para jemaah itu meninggal karena panas ekstrem yang melanda tempat-tempat suci di Arab Saudi bulan lalu.
Kementerian Kesehatan Arab Saudi mencatat jumlah kematian jemaah haji 2024 mencapai 1.301 dengan 83 persen di antaranya adalah jemaah ilegal dan berjalan jauh di bawah paparan terik matahari tanpa alat pelindung.
Beberapa biro perjalanan haji dan umroh di Arab Saudi berkoordinasi dengan badan keamanan Saudi untuk mengungkap para calo umrah dalam dan luar negeri. Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, para perantara ini diduga terlibat perdagangan manusia atas tuduhan mendatangkan jemaah haji ilegal yang tidak mampu membayar biaya umrah sah dengan visa kunjungan.
Pemerintah Pun Prihatin dengan Korban Biro Perjalanan Haji dan Umroh Ilegal
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wahid, mengaku prihatin dengan korban biro perjalanan haji dan umroh ilegal, terutama dari Indonesia. Dia menyoroti masalah ini yang marak terjadi karena korban oknum travel nakal. Harusnya, oknum travel nakal ini bisa diawasi oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Hilman Latief.
“Visa itu yang mengurusi Dirjen Haji dan Umroh, jadi ini warga kita, saya tidak memandang ini legal atau ilegal, tapi rakyat kita jadi korban, saya tidak terima. Itu mungkin itu jemaah di luar kita, tapi mungkin nggak karena disebutkan adalah jemaah backpacker yang meninggal di jalan-jaln? Apakah ada? Saya justru kalau mereka terjadi seperti itu, rata-rata yang memberikan visa nonhaji ini harus bertanggung jawab,” tanya Abdul Wahid.
“Dan kalau ada human error di sini, tanggung jawab siapa, pasti yang disalahkan pemerintah,” imbuhnya.
Abdul Wahid mengatakan Kemenag seharusnya bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Bila memungkinkan, dia mengusulkan pemerintah menyetop visa ziarah menjelang musim haji. Jadi, kata dia, tak ada lagi jemaah haji tanpa visa resmi. Ini juga bisa mempersempit ruang gerak biro perjalanan haji dan umroh yang nakal kalau sampai bisa dilakukan.
“Kalau kita setop di Indonesia, tapi Arab Saudi memberikan peluang, sejauh mana negosiasi lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Iskan, kita harus keras,” tutup dia.
Leave a Reply