JAKARTA – Meskipun haji mujamalah seringkali dianggap sebagai jalur pribadi atau undangan khusus, bukan berarti pemerintah Indonesia lepas tangan begitu saja. Justru, pemerintah melalui Kementerian Agama punya peran penting dalam mengawasi dan mengontrol keberangkatan haji mujamalah demi melindungi warga negaranya. Lantas, bagaimana sih keterlibatan pemerintah dalam urusan haji mujamalah ini?
Memang benar, secara pengelolaan visa haji mujamalah, Kementerian Agama enggak punya wewenang langsung. Visa ini adalah undangan dari Pemerintah Arab Saudi di luar kuota haji reguler. Namun, bukan berarti pemerintah Indonesia nggak peduli sama sekali. Justru, ada beberapa hal penting yang menjadi ranah pemerintah dalam mengawasi haji mujamalah.
Salah satu peran krusial pemerintah adalah mewajibkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memberangkatkan jamaah haji mujamalah untuk melapor kepada Menteri Agama. Aturan ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Tujuannya jelas, agar pemerintah punya data lengkap mengenai WNI yang menunaikan ibadah haji, termasuk yang menggunakan jalur haji mujamalah. Dengan laporan ini, pemerintah bisa memantau jumlah jamaah, keberadaan mereka, dan memastikan mereka berangkat melalui agen yang terpercaya.
Kementerian Agama juga berwenang melakukan pengawasan terhadap PIHK yang menyelenggarakan haji mujamalah. Pengawasan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari perizinan PIHK, layanan yang diberikan kepada jamaah, hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Jika ada PIHK yang nakal atau tidak bertanggung jawab dalam memberangkatkan jamaah haji mujamalah, pemerintah bisa memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional.
Perlindungan Jamaah Haji Mujamalah
Meskipun visa haji mujamalah bukan dikeluarkan oleh Indonesia, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk melindungi warganya di luar negeri, termasuk para jamaah haji. Dengan mewajibkan laporan dari PIHK, pemerintah bisa meminimalisir risiko penipuan dan memastikan jamaah mendapatkan layanan yang sesuai dengan paket yang mereka bayar.
Jika terjadi masalah atau kendala selama di Tanah Suci, jamaah haji mujamalah juga bisa menghubungi perwakilan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan bantuan.
Pemerintah juga berperan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai haji mujamalah. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi risiko yang mungkin timbul jika tidak berhati-hati dalam memilih agen travel atau jika ada tawaran haji mujamalah dengan harga yang tidak wajar. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu memilih PIHK yang resmi dan terpercaya.
Meskipun pengelolaan visa haji mujamalah ada di tangan Kerajaan Arab Saudi, pemerintah Indonesia juga menjalin komunikasi dan kerja sama untuk memastikan kelancaran ibadah haji seluruh jamaah, termasuk yang menggunakan jalur haji mujamalah. Kerja sama ini bisa berupa koordinasi terkait layanan, keamanan, dan penanganan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan ibadah haji.
Jadi, meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan visa, peran pemerintah melalui Kementerian Agama dalam haji mujamalah tetap krusial. Pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pelindung bagi warga negaranya yang memilih jalur ini, memastikan mereka berangkat melalui agen yang bertanggung jawab dan mendapatkan hak-hak mereka selama menunaikan ibadah haji.
